Home > 808831, berita antara, korupsi, weleh weleh > Kasus Bulyan Royan Libatkan Anggota DPR Lain Dan Pejabat Dephub

Kasus Bulyan Royan Libatkan Anggota DPR Lain Dan Pejabat Dephub


Jakarta, (ANTARA News) – Kasus dugaan suap yang menjerat anggota DPR Bulyan Royan diduga melibatkan sejumlah anggota DPR yang lain dan pejabat Departemen Perhubungan (Dephub) dengan jumlah uang suap yang lebih besar.

Hal itu diungkapkan oleh Kamaruddin Simanjuntak, penasihat hukum Dedi Suwarsono, Dirut PT Bina Mina Karya Perkasa, pengusaha yang diduga memberikan uang kepada kepada anggota DPR Bulyan Royan di gedung KPK, Selasa malam.

Bulyan ditangkap oleh KPK karena diduga menerima 66 ribu dolar AS dan 5.500 Euro dari Dedi. Pemberian itu diduga terkait dengan pengadaan 20 unit kapal patroli oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Dephub.

Namun, menurut Kamaruddin, uang itu hanyalah sebagian dari nilai uang “terima kasih” atau “fee” dari pemenang tender. Menurut Kamarudin, kliennya hanya salah satu dari lima pemenang tender untuk pengadaan 20 unit kapal.

Kamaruddin menegaskan, dalam kerja sama tender, masing-masing pemenang tender diwajibkan memberikan “fee” sebesar tujuh persen atau delapan persen dari nilai proyek kepada DPR dan pejabat Dephub. Nilai tujuh persen itu adalah Rp1,68 miliar.
Dengan kata lain, DPR dan pejabat Dephub masing-masing akan menerima Rp1,68 miliar dari setiap pengusaha pemenang tender.

“Itu suatu kebiasaan di sana, harus ada fee,” kata Kamaruddin.

Kamaruddin juga menegaskan bahwa aliran dana ke DPR sebenarnya akan dibagikan kepada anggota DPR lain, bukan hanya Bulyan.

“Untuk sementara ini kita tidak bisa menyebutkan siapa,” kata Kamaruddin ketika ditanya siapa anggota DPR yang dimaksud.

Namun, dia menegaskan nama-nama anggota DPR yang diduga terlibat sudah berada di tangan penyidik KPK.

Kamaruddin menegaskan, uang 66 ribu dolar AS dan 5.500 Euro yang diambil oleh Bulyan, adalah pelunasan dari nilai total “fee” kepada anggota DPR sebesar Rp1,68 miliar. Sebelumnya, telah terjadi pembayaran kepada anggota DPR sebanyak tiga kali.

Sejumlah uang juga sudah mengalir ke beberapa pejabat Dephub. Menurut pengakuan Kammaruddin, kliennya telah memberikan uang lelah kepada pejabat di Dephub sebesar 1.500 dolar AS. Selain itu juga uang sebesar Rp10 juta sampai Rp21 juta yang diterima pejabat Dephub.

Kamaruddin juga menolak membeberkan nama pejabat Dephub yang dimaksud.(*)

wow, membuat kebijakan yang seharusnya menguntungkan rakyat malah dibuat menjadi sebuah fee yang masih kantong pribadi, benar benar moral bejat oknum DPR, di mana iman kamu wahai koruptor. Kami dukung KPK untuk hancurkan semua koruptor di Indonesia! dan keluarkan semua nama-nama oknum-oknum yang menghancurkan bangsa ini! dasar weleh weleh

  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Please kindly Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: